Header Ads

Ribut - Ribut Soal BNI Fasilitasi Kunker Jokowi


PERSPEKTIF.CO.IN, JAKARTA - Dugaan memfasilitasi kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Garut dalam program Dana Desa, Bank BNI 46 dikritik habis oleh sejumlah kalangan, mulai dari mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN, Said Didu termasuk Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Mereka berdua mengkritik habis apa yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan BNI 46 yang notebene adalah salah satu BUMN Indonesia yang bergerak di sektor keuangan.

"Lihat surat ini, Kementerian desa pun "meminta" BUMN @BNI menanggung kunjungan Presiden yg sepertinya kegiatan tsb bukan acara @BNI.  Dana BUMN tdk boleh digunakan utk hal2 seperti ini. Ayo mari kita awasi "sponsor" BUMN yg melanggar aturan, kata Said Didu di twitter.



Said Didu pun membandingkan pemerintahan Jokowi dengan SBY dalam hal penggunaan dana BUMN. Menurutnya, saat SBY menjadi Presiden RI sejumlah BUMN mendapatkan penghargaan internasional dan ketika itu BUMN ingin membuat iklan ucapan selamat, tetapi dilarang.

"Dana BUMN hanya boleh digunakan untuk kegiatan BUMN dan tidak boleh untuk kekuasan dan biayai pemerintah. Bahkan perjalanan staf Kementerian BUMN pun tidak boleh dari BUMN," kata Said Didu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menimpali suitan Said Didu tersebut. Menurut Fahri, hal tersebut termasuk korupsi. "Ini sih korupsi Bang," cuit Fahri. Sementara itu, Kemendes PDTT melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT, Taufik Madjid seperti dilansir OkeZone menegaskan, kegiatan yang juga dihadiri oleh sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut tidak menggunakan anggaran non prosedural.

Sementara itu, terkait Kunker Jokowi ke Garut dan BNI, Taufik menjelaskan kalau harl tersebut berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemendes PDTT dan PT BNI Tbk yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 19 April 2018 lalu, keduanya berkomitmen untuk bekerjasama mengembangkan BUMDes. Dalam hal ini, Kemendes PDTT memfasilitasi BNI untuk menjadi mitra BUMDes. (DBS/KNT)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.